KPK panggil Hanif Dhakiri sebagai saksi kasus izin Tenaga Kerja Asing, Penyidikan terus mendalami dugaan pemerasan dan aliran uang.
KPK resmi memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran izin Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemeriksaan ini bagian dari proses penyidikan yang masih bergulir.
Simak di Modus Kejahatan penjelasan lengkap mengenai alasan pemanggilan Hanif Dhakiri, proses pemeriksaan, serta dampaknya terhadap penyidikan kasus izin TKA yang tengah ditangani KPK agar publik mendapatkan gambaran lengkap.
KPK Panggil Hanif Dhakiri Dalam Kasus Izin TKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pemanggilan ini menjadi bagian penting dari proses penyidikan yang masih berjalan.
Penyidik menduga praktik pemerasan dalam pengurusan RPTKA sudah berlangsung sejak lama, termasuk saat Hanif menjabat Menaker periode 2014–2019. Keterangan Hanif dinilai penting untuk memperjelas pola dan mekanisme pengurusan izin TKA pada masa itu.
Langkah ini juga sejalan dengan penetapan mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker, Heri Sudarmanto, sebagai tersangka baru. Penyidik menilai bukti awal menunjukkan adanya aliran uang sejak 2010, yang relevan untuk konstruksi perkara.
Dugaan Pemerasan Dan Peran Pejabat
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik perlu mengonfirmasi kepada saksi-saksi terkait praktik pemerasan yang terjadi di Kemenaker. Hal ini bertujuan untuk menelusuri dugaan pola aliran uang dan siapa saja yang terlibat.
Heri Sudarmanto disebut menerima aliran uang selama bertugas, bahkan ada indikasi aliran tersebut tetap terjadi setelah yang bersangkutan purna tugas. Keterangan Hanif diharapkan dapat menjelaskan apakah pejabat terkait membiarkan praktik ini terjadi.
Dengan mendalami peran Heri Sudarmanto, penyidik dapat membangun konstruksi perkara yang lebih lengkap. Informasi dari Hanif juga membantu menilai sejauh mana kebijakan dan mekanisme pengurusan RPTKA ikut mempengaruhi kasus ini.
Baca Juga: Pria Nekat Culik Anak, Tuntut Jalin Asmara Kembali dengan Ibu Korban
Jadwal Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Hanif Dhakiri, namun mantan Menaker tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi. Penyidik kemudian menunggu kepastian jadwal ulang untuk memastikan keterangan Hanif bisa diperoleh.
Menurut Budi Prasetyo, konfirmasi Hanif sangat dibutuhkan untuk melengkapi konstruksi perkara, khususnya terkait tersangka baru Heri Sudarmanto. Penjadwalan ulang masih menunggu kesediaan Hanif untuk hadir.
Langkah ini menegaskan bahwa KPK tetap konsisten dalam meminta keterangan pejabat terkait meski ada kendala administratif. Pemeriksaan Hanif akan menjadi bagian kunci untuk membongkar dugaan aliran uang dalam kasus izin TKA.
Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Baru
Heri Sudarmanto ditetapkan sebagai tersangka baru pada Rabu, 29 Oktober 2025. Dalam penyidikan, KPK menggeledah rumah Heri dan menyita satu unit mobil serta dokumen penting yang berkaitan dengan kasus izin TKA.
Penyitaan ini merupakan langkah awal dalam upaya pemulihan keuangan negara atau asset recovery. KPK menegaskan setiap bukti akan digunakan untuk mendukung proses hukum dan memastikan pertanggungjawaban hukum tersangka.
Selain itu, pemeriksaan saksi-saksi lain juga terus dilakukan untuk melengkapi konstruksi kasus. Bukti tambahan diharapkan membantu memastikan perkara bisa dilimpahkan ke pengadilan dengan proses yang transparan dan akurat.
Pentingnya Keterangan Hanif Dhakiri
Keterangan Hanif Dhakiri diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pengurusan RPTKA saat menjabat Menaker. Informasi ini membantu penyidik menilai apakah praktik pemerasan dilakukan dengan pembiaran pejabat terkait.
Pemeriksaan Hanif diharapkan dapat mengungkap detail aliran uang, proses administrasi, dan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan konstruksi hukum terhadap tersangka lebih kokoh dan lengkap.
KPK memastikan penjadwalan ulang akan diumumkan begitu Hanif memberikan konfirmasi. Dengan begitu, proses penyidikan kasus izin TKA bisa berjalan tuntas dan mendukung pemulihan keuangan negara secara maksimal.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
